Memilih Gagasan Bisnis yang Tepat

Tanya :
Sekarang ini sudah banyak jenis usaha yang berdiri. Saya belum memiliki ide usaha yang pasti, tapi ada pemikiran untuk memulai usaha jasa pengiriman barang dan dokumen. Bagaimana pendapat Pak Rusman mengenai usaha tersebut?

Teman saya pernah bilang kalau perusahaan jasa pengiriman seperti TIKI memberikan kesempatan usaha dengan sistim bagi hasil. Dengan hanya memberikan uang jaminan, sebuah komputer, dan tentunya tempat usaha, saya sudah bisa memulai usaha tersebut. Dengan cara seperti itu, apa akan lebih baik dibanding saya membuat nama usaha sendiri? Bagaimana dengan tingkat persaingannya?

Kemudian mengenai lokasi, sebaiknya berada di mana? Apa di dekat perkantoran atau perumahan? Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan dan sukses selalu.

Jawab:
Mitra AdInfo, memang bagi kita yang sudah ingin memulai bisnis, terkadang ketika saatnya tiba, memilih bidang usaha seakan-akan menjadi tidak mudah. Ide , saran dan gagasan datang silih berganti, tapi jarang sekali yang langsung bisa berkenan di hati.

Pada umumnya, calon usahawan menggunakan beberapa jenis pendekatan, antara lain dengan menjatuhkan pilihan pada bidang usaha yang sesuai dengan kompetensinya, ada juga yang memilih bidang sesuai dengan minat atau hobi, atau sesuai dengan jumlah modal yang mampu disisihkan.

Beberapa orang lainnya menentukan usaha ketika tiba-tiba ada suatu peluang yang muncul begitu saja tanpa direncanakan. Bahkan ada yang merasa pada suatu waktu mendapat pencerahan entah dari mana, lalu menentukan bidang bisnis secara seketika dan ternyata sukses.

Nah, bagaimana dengan Anda? Atas dasar apakah Anda ingin memilih usaha jasa pengiriman barang dan dokumen? Apakah hanya karena Anda merasa modal yang Anda miliki sudah sesuai dengan jenis usaha ini atau ada alasan lain?

Menurut saya, faktor yang paling krusial untuk membuka suatu usaha di bidang tertentu adalah soal: “Apakah pasarnya ada?” Kalau faktanya, pasar untuk bidang usaha tersebut jelas-jelas memang ada dan cukup menjanjikan, pertanyaan selanjutnya adalah: “Apakah kita punya jaringan yang cukup luas guna mendukung kiprah kita kelak di bidang usaha ini?”

Kalau jawaban untuk 2 pertanyaan tersebut cukup positif, maka ada rekomendasi bahwa Anda akan lebih berpeluang untuk sukses, bila bidang ini juga Anda sukai.

Dewasa ini bisnis berbasis kemitraan sedang menjadi tren. Kita sudah familiar dengan berbagai perusahaan yang menawarkan franchise, atau pun Business Opportunity, dan semua itu memang baik bagi pengembangan dunia usaha. Kenapa? Karena, baik pemilik usaha mau pun pihak mitra, dua-duanya diuntungkan.

Pemilik usaha mendapatkan dukungan finansial dari sang mitra guna mengembangkan bisnisnya, sedangkan pihak mitra mendapatkan kemudahan dalam berusaha karena tidak perlu bersusah payah bereksperimen, melakukan riset dan pengembangan, mencari sistem dan serangkaian trial and error yang kesemuanya itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kalau Anda merupakan pendatang baru di blantika bisnis, terutama di bidang pengiriman paket dan dokumen, ada baiknya kalau Anda ambil kemitraan dulu saja. TIKI mungkin salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan. Di sini Anda bisa belajar dan cari pengalaman seraya membangun serta mengembangkan jaringan relasi. Pada waktunya nanti, setelah benar-benar siap baik secara finansial mau pun kompetensi, Anda bisa membangun merek Anda sendiri.

Urusan kirim-mengirim paket merupakan kegiatan yang cukup sibuk dan ramai lalu lintasnya, sehingga ini menjadi ladang bisnis yang sarat persaingan. Tapi kalau Anda mampu menciptakan inovasi secara berkesinambungan, sekaligus juga melakukan terobosan-terobosan serta menciptakan nilai tambah secara konsisten atas mutu layanan Anda, saya yakin tidak saja Anda akan survive, tapi lebih dari itu Anda akan sukses. Percaya dan yakinlah tentang hal ini.

Untuk lokasi, saya cenderung mengatakan bahwa tempat-tempat di sekitar kawasan bisnis akan lebih dominan memberikan prospek yang baik. Namun demikian, Anda harus lebih proaktif untuk menjaring cakupan yang lebih luas lagi, sehingga ide untuk juga memasarkan secara on-line melalui situs web dan blog, serta membentuk agen-agen kecil di daerah perumahan patut Anda pertimbangkan juga. (Rusman Hakim)

Read More ..

Sutejo M. Dahlan: Saya Kecewa…

Tidak banyak yang dapat dilakukan para tunanetra di saat Pemilu kemarin. Di saat sebagian warga dengan hak pilihnya larut dalam euforia pesta demokrasi lima tahunan, para pemilih tunanetra justru harap-harap cemas. Terutama bila terkait dengan sarana dan prasarana Pemilu.

Bila masyarakat kebanyakan tidak memiliki halangan dalam memilih, mereka (para tunanetra) harus tergantung dengan alat bantu karena keterbatasan dalam melihat. KPU harus menyediakan alat bantu tersebut di tiap TPS yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) tunanetra.

Saat ditemui, Sutejo M. Dahlan selaku Ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) DPC Jakarta Barat, merasa kecewa dengan pelaksanaan Pemilu. Selain tanggapan KPUD Jakarta Barat yang dianggapnya “dingin”, sarana buat pemilih tunanetra di TPS pun tidak kunjung tersedia.

Berikut wawancara dengan Sutejo M. Dahlan seusai pemilihan legislatif pada 9 April 2009 lalu di kediamannya yang sekaligus Kantor PERTUNI DPC Jakarta Barat :

Apa Pendapat Anda Tentang Pemilu Kemarin ?
Pemilu kali ini saya tanggapi dengan semangat. Sebelumnya, saya melakukan kordinasi dengan anggota-anggota saya. Kami mencari alamat dan nomor telepon KPUD Jakarta Barat agar kami mendapat sosialisasi tentang Pemilu. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Alamat dan nomor telepon yang didapat pun bagai “rumah tak bertuan”.

Ketika menelepon, pihak KPUD Jakarta Barat menanggapi sangat dingin. Hal inilah yang membuat saya bersama anggota PERTUNI DPC Jakarta Barat memilih untuk pasrah. Pasrah yang dilakukan bukan tidak memilih atau “golput”. Tapi, saya harus mengikuti pemilihan anggota legislatif dengan didampingi orang terdekat.
“Saya sendiri harus didampingi oleh anak saya dalam mencontreng anggota legislatif pilihannya,” kata Sutejo.

Kami juga kan manusia, seharusnya kami diberi perhatian yang sama. Kami punya hak pilih, tapi tidak diberikan ruang untuk mengenal Pemilu. Bagaimana kami bisa mengenal dan memilih? Masyarakat biasa saja, yang masih bisa melihat, masih bingung ketika mencontreng, apalagi kami tunanetra yang tidak diberikan sarana.

Saya mengaku cukup kecewa dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemilih tunanetra. Salah satu buktinya adalah tidak adanya sosialisasi Pemilu di kalangan pemilih tunanetra. Padahal, sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan kaum tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan.

Sutejo khawatir kalau pemilih tunanetra yang tidak mendapat sarana di TPS, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, atau karena dipaksakan, suaranya menjadi tidak sah dan akhirnya sia-sia belaka.

Apa yang Diharapkan Saat Pemilu Berlangsung?
Kami sebagai warga negara Indonesia yang punya hak memilih diberikan sarana. Dengan adanya alat bantu berupa template surat suara berhuruf Braille, para penyandang tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya secara lebih rahasia meskipun masih terbatas pada pemilu anggota DPD dan pemilu presiden.

Selama ini, para pemilih tunanetra selalu menyiapkan seorang pendamping yang akan menemaninya di bilik suara. Di bilik suara, mereka bisanya akan diarahkan pada calon atau partai politik yang dipilih.

Tapi apa yang terjadi. Jangankan template surat suara berhuruf Braille, sosialisasi tentang Pemilu kepada kami pun tidak ada. Bahkan, ketika kami ingin meminta informasi tentang bagaimana pelaksanaan Pemilu, seolah kami tak dianggap.
Ketika hari pencontrenagn tiba, saya terpaksa dibantu oleh anak saya untuk mencontreng partai atau nama calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPR RI, karena alat bantu yang disediakan hanya untuk Dewan Perwakilan Daerah saja.

Apa Kendala Saat Melakukan Pencontrengan ?
Mungkin bukan hanya kami penyandang tunanetra yang mengalami kesulitan ketika harus mencontreng. Selain lembaran kertas yang terlalu besar, nama caleg yang tersedia pun cukup banyak. Inilah yang membuat kami sedikit bingung. Selain itu, prasarana dan sarana berupa template surat suara berhuruf Braille pun tidak tersedia. Hal ini juga menjadi kendala kami.

Selain itu, dengan kurangnya sarana Pemilu, membuat kami harus mencontreng di TPS masing-masing. Bahkan, banyak juga anggota kami yang tidak mencontreng akibat tidak ada di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Selain itu, ada pula yang hanya memiliki KTP daerah. Inilah yang menjadi kesulitan kami.

Harapan Setelah Mencontreng ?
Kami berharap, kepada wakil rakyat yang telah kami percaya untuk benar-benar mengemban tugas demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, untuk pemilihan Pilpres dan Wapres nanti, dirinya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan para tunanetra dan mereka yang berkebutuhan khusus. Di mana suara kami pun turut serta memanjukan bangsa dan negara ini.

Menyinggung tentang pemerintahan sekarang ini, dirinya dengan gamblang menuturkan bahwa beliau sangat simpatik dengan tokoh SBY. Menurutnya, beliau sungguh-sungguh memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dirinya pun berharap, jika nanti terpilih lagi sebagai presiden Indonesia, beliau lebih serius lagi dalam membasmi para koruptor yang membuat negara ini menjadi terbelakang.

Read More ..

Pemilu dan Pilu Masyarakat

Kebingungan masyarakat memang banyak dijumpai di beberapa TPS. Masyarakat merasa masih belum paham dan kurang tersosialisasi dalam Pemilu kali ini. Akhirnya, mereka tidak pasti dalam memilih calon legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen.

Meski begitu, sebagian besar masyarakat masih menganggap kalau Pemilu dan pemberian suara adalah hak konstitusional yang harus mereka gunakan. Buktinya, dari beberapa TPS yang ada di komunitas kita, masih dipadati masyarakat yang ingin mencontreng.

Menurut pantauan AdInfo di beberapa TPS, pencontrengan dilakukan mulai pukul 07.00 – 12.00. Seperti terlihat di TPS 114 Duri Kosambi, TPS 08 dan 09 di Kembangan Selatan dan TPS 067, 068 dan 069 di Kembangan Utara. Di sana, masyarakat berbondong-bondong datang ke bilik suara guna menentukan pilihannya masing-masing.

Namun, di tengah antusias masyarakat di hari pencontrengan tersebut, ternyata masih ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan haknya. Mereka tidak tercantum dalam (DPT) Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal ini terjadi bukan hanya di komunitas kita saja, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia.

Seperti dikutip dari Kompas (9/4), menurut Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Adang Ruchiatna, di Cengkareng, ada 2.440 orang dengan NIK (nomor induk kependudukan) sama dan kami juga mendapat laporan bahwa 50.000 orang di Jakarta Barat tidak tercatat dalam DPT, padahal terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2004 dan dalam Pilkada. Hal ini terjadi juga di daerah lain dan saya perkirakan mencapai 20 persen.

Selain tidak terdaftar dalam DPT, masyarakat juga merasa kecewa karena mereka tidak bisa mencontreng meski memiliki KTP. Padahal, data pemilih yang dikeluarkan oleh KPU bedasarkan data kependudukan yang diperoleh dari masing-masing pemerintah daerah.
“Saya juga heran kenapa saya dan keluarga bisa tidak ada dalam DPT. Padahal saya memiliki KTP di tempat saya tinggal. Kalau begini, bisa-bisa saya juga tidak bisa memilih dalam Pilpres nanti,” kata salah seorang warga di Cengkareng Barat.

Di samping permasalah DPT tersebut, masyarakat pun masih memiliki kendala lain. Banyak di antara mereka yang bingung dengan mekanisme dan pilihan calon legislatif yang akan dipilih. Terutama masyarakat awam dan masyarakat lanjut usia.

Seperti yang terlihat di TPS 114. Menurut Hisar, salah satu warga Duri Kosambi, Cengkareng, Pemilu kali ini sangat membingungkan dengan banyaknya partai dan anggota legislatif yang ada. Makanya, hingga pencontrengan tiba pun, saya masih belum mempunyai calonnya. “Jangankan saya. Anggota KPPS saja terlihat masih bingung,” ujarnya sambil tersenyum.

Di TPS tersebut, pemilihan berlangsung dengan lancar. Aparat keamanan pun terlihat siap berjaga di tengah-tengah pemilihan berlangsung. Bahkan, Lurah Duri Kosambi, H. Naman Setiawan S.Sos pun terlihat memantau lokasi tersebut. ”Selain di TPS ini, saya juga memantau hampir di semua TPS yang ada di wilayah Kelurahan Duri Kosambi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar,” katanya.

Berbeda halnya dengan di TPS 067, Kembangan Utara. Di sana, ketika perhitungan suara dilakukan, ada surat suara yang semua bagian kertas ditandai dengan tanda silang, bukan contreng. Hal itu mungkin menunjukkan ketidakpercayaan warga pada Caleg dan Partai Politik yang hanya bisa memberikan janji-janji palsu.

Bukan itu saja, di TPS tersebut, ada pula warga yang terlihat bingung ketika melihat papan calon nama anggota legislatif. “Kok, nama calon yang saya akan contreng gak ada ya mas? Masih ada lagi gak yang belum ditempel ?” tanyanya pada Adinfo.

Menyinggung soal Pemilu legislatif, Jones Djatisasmito, Caleg DPR-RI Dapil Jakarta III yang juga merupakan warga komunitas, pada tanggal 13 April 2009 lalu menuturkan, belum mengetahui berapa hasil suara yang diperoleh hingga saat ini. Padahal, sudah 4 hari terhitung pencontrengan berlangsung. Menurutnya, kali ini KPU kacau dan terbilang lambat. “Saya dapat informasi untuk Dapil saya, baru 30 % suara yg masuk dari seluruh TPS yg ada,” ujarnya.

Lebih jauh Jones Djatisasmito menuturkan, saya melihat manajemen KPU sekarang kurang profesional dan saya sendiri sampai sekarang belum tahu dapat suara berapa. Hal ini membuat saya pribadi sangat sedih melihat bangsa Indonesia. Di mana pemilu kali ini, rakyat dipaksa Golput dan hak asasi rakyat tidak ada yang membela, termasuk pemerintah sekali pun.

“Saya agak pesimis dengan demokrasi bangsa Indonesia. Yang ada saat ini, adalah demokrasi yang menurut saya itu sama dengan bangsa bar-bar,” ujarnya.
Sungguh sangat saya sesalkan adalah kenapa hak pilih rakyat Indonesia yang konon jumlahnya ada 250 juta, tapi tidak dapat memilih seluruhnya. Bahkan hal ini tidak ada pembelaan terhadap rakyat yang tidak bisa memilih tersebut.

“Jadi, percuma dong kita jadi rakyat Indonesia, jika keberadaan kita sebagai rakyat tidak pernah dihargain. Saat ini, kepada siapa rakyat harus cari pembelaan,” tukasnya.

Menurutnya, di sinilah kita bisa tahu banyak contoh yang salah satunya adalah masalah mengurus DPT. Ini menandakan memang rakyat tidak pernah diajak dengan sungguh-sungguh untuk membangun bangsa ini. “Untuk pilpres, saya rasa melihat hasil suara yang beredar sekarang, SBY masih kuat untuk menjadi kandidat. Saya takutkan ke depan adalah terjadi keributan seperti di Thailand. Di mana banyak kelompok- kelompok tidak puas dengan hasil pemilu sekarang,” tukasnya.

Read More ..

Mencari Salah dalam Pemilu

Konstruksi menjadi bagian penting dalam sebuah bangunan. Kapasitas dan kualitas setiap bagiannya harus sejalan dengan peruntukkan bangunan tersebut. Tidak bisa diselewengkan dan diremehkan agar bangunan bisa kokoh berdiri.

Kita ambil perumpamaan sebuah jembatan. Bila dibuat dengan bahan baku dan konstruksi yang mampu bertahan sampai 10 tahun, maka jembatan tersebut pun akan bisa bertahan sesuai usianya. Tapi, jika diselewengkan, jembatan itu bisa saja ambruk sebelum masanya. Ketidakmampuan dalam menahan beban menjadi pertanyaan karena seharusnya jembatan tersebut bisa bertahan sesuai kapasitasnya.

Jembatan tidak bisa dinilai hanya dari fisiknya yang terlihat kuat, kokoh, dan mentereng, tapi harus pula diperhitungkan kekuatannya dari konstruksi dan bahan baku yang digunakan. Sehingga kekuatan jembatan bukan hanya memiliki makna tersirat, tapi juga tersurat. Apalagi jembatan akan dilewati banyak orang yang pastinya berhubungan dengan keselamatan jiwa yang melaluinya.

Melihat kondisi politik sekarang ini, seusai hari pencontrengan, disadari atau tidak, masyarakat sebenarnya sudah memilih bahan baku dan konstruksi pemerintahan buat 5 tahun mendatang. Analogi jembatan di atas bisa diutarakan untuk melihat konskuensi dan menilai peta politik nantinya.

Kalau saja masyarakat salah memilih, pastinya jembatan republik ini akan cepat roboh. Tidak berumur panjang, atau akan cepat kropos karena kredibilitas konstruksi dan bahan bakunya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sekaranglah, masa di mana negara ini mengalami dekonstruksi politik dan pemerintahan. Masa ketika haluan politik dan pemerintah ditentukan. Akan berjalan di tempat, melesat maju, atau malah mundur ke belakang.

Namun, di saat pemerintahan dipilih kembali dan dilegitimasi ulang oleh rakyat, ada saja permasalahan yang timbul. Setelah penyesalan masyarakat mengenai kurangnya sosialisasi Pemilu yang menyebabkan mereka tidak memiliki pilihan caleg yang pasti, dan begitu banyaknya partai politik serta calon anggota legislatif yang membuat surat suara melebihi lebar bilik suara, lalu masyarakat masih menuai masalah karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan begitu, mereka tidak bisa mencontreng dan tidak bisa menunaikan hak konstitusionilnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik. Akibatnya, protes banyak dilayangkan meminta pertanggungjawaban KPU. Partai politik dan Caleg pun ada yang terus memertanyakan hal tersebut. Mereka menilai pelaksanaan Pemilu 2009 amburadul.

Apapun alasannya, surat suara sudah masuk dalam perhitungan dan masyarakat pun sudah mengetahui hasilnya. Suka atau tidak, masyarakat harus menerima keputusan KPU sebagai badan yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan Pemilu.

Hal yang perlu dicermati dalam kekisruhan ini adalah kebiasaan mencari “kambing hitam”, saling menuding, dan melempar tanggung jawab. Tidak berupaya untuk melihat dan memahami kalau kesalahan-kesalahan dalam Pemilu kali ini adalah kealpaan dari mereka pula.

Kalau memang ada kesalahan dalam pelaksanaannya, selain harus diperbaiki, masyarakat dan semua yang berkepentingan ada baiknya ikut andil sebelum pelaksanaanya. Tidak ribut di akhir pelaksanaan dan rajin mencari kesalahan pihak lain.

Sama halnya dengan membangun jembatan di atas, cobalah untuk teliti dan andil ketika jembatan akan dan saat dibangun. Berikan usulan agar jembatan kokoh berdiri dan kontrol bersama-sama. Jangan ketika jembatan sudah berlobang atau ambruk, baru teriak kalau bahan dan konstruksinya tidak bagus, ada kecurangan, dan tidak sesuai rencana semula.

Perlu disadari, Pemilu dilangsungkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini, bukan hanya untuk kepentingan Partai Politik, Caleg, atau KPU sekali pun. Pemilu pun bukan ajang mencari kesalahan, kalau ada yang hanya mencari kekuasaan belaka, orang inilah yang patut disalahkan. Bukan sistem yang telah dibuat secara kolektif. Bila begitu adanya, sama saja kita bertindak bodoh, mencari kesalahan atas perbuatan salah yang kita lakukan sendiri.

Read More ..

Banyak Bangunan Jakbar Tidak Miliki IMB

Ternyata, masih banyak bangunan liar dan tidak liar yang belum memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) di Jakarta Barat. Terhitung sekitar 400 laporan yang masuk ke Sudin P2B Jakarta Barat mengenai bangunan-bangunan bermasalah di wilayah ini. Semuanya akan ditindaklanjuti dengan pembongkaran bila memang tidak ada inisiatif baik dari pemiliknya.

Sampai dengan akhir Maret, sudah 3 bangunan di Kapuk, Rawa Buaya, dan Cengkareng Timur melanggar yang dibongkar. Terakhir, akan dibongkar sebuah bengkel yang berlokasi di Kedoya. Semuanya dilakukan untuk ketertiban wilayah Jakarta Barat agar tertata dengan rapih.

Tidak tahu alasan yang pasti kenapa pemilik bangunan tidak segera mengurus IMB. Padahal aturan kepemilikan IMB sudah tertuang dalam Perda. Begitu juga dengan biayanya. Singkat kata, IMB sudah merupakan keharusan dalam syarat mendirikan bangunan.

Tapi, ada kemungkinan para pemilik bangunan ini tidak memiliki banyak waktu dalam mengurusnya. Dengan kata lain, mereka sibuk dan lebih memilih menggunakan jasa perantara atau calo.

Alangkah baiknya, bila pemerintah memberikan solusi dengan cara “jemput bola”. Seperti halnya dalam pengurusan perpanjangan SIM atau STNK dan surat-surat tanah. Dengan menggunakan mobil khusus, pihak Polda Metro Jaya dan BPN memermudah masyarakat dalam mengurus segala perizinan. Sekaligus menghindari praktek percaloan.

Dengan cara ini, secara tidak langsung akan membuat pemilik bangunan merasa punya akses cepat dalam pengurusan IMB. Imajinasi birokrasi yang berbelit-belit pun sepertinya akan sirna. Terganti dengan pelayanan yang cepat dan pasti dari Sudin Perizinan Bangunan. Pun meluruskan fungsi pemerintah yang harusnya melayani masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat.

Read More ..