Anggaran Sanitasi Terlalu Minim

Di Indonesia, setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 di antaranya meninggal sebelum berumur 5 tahun. Menurut Departemen Kesehatan, diare merupakan salah satu penyebabnya.

Diare disebabkan karena mikroba yang dibawa oleh tinja. Makanya, diare banyak ditemukan pada masyarakat yang tidak memiliki sanitasi yang baik. Mereka yang tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Atau mereka yang membuang air besar sembarangan.

Dalam 30 tahun terakhir, pemerintah sendiri hanya menganggarkan sekitar US$ 820 juta untuk sektor sanitasi. Artinya, hanya Rp 200 setahunnya untuk setiap penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat sedikit mengingat kebutuhan dana sebenarnya Rp 47 ribu/orang/tahunnya.

Anggaran pemerintah untuk sektor sanitasi memang sangat minim. Apalagi bila kita bandingkan dengan anggaran sektor air bersih yang besarnya lebih dari US$ 6 miliar untuk periode yang sama. Padahal, untuk urusan kesehatan masyarakat, kedua sektor tersebut memiliki saling ketergantungan yang erat.

Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), truk tinja, sewerage system, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah contoh-contoh produk investasi pemerintah di sektor sanitasi. Bila dibandingkan kebutuhan sebenarnya, jumlah sarana yang telah dibangun masih terlalu sedikit. Parahnya lagi, banyak sarana tersebut yang sudah tak berfungsi saat ini.

Read More ..

Tinja, Sampah, dan Banjir

Bukan hanya masalah drainase, ternyata Jakarta juga tidak memunyai layanan dan sanitasi kota yang baik. Akibatnya, Jakarta lebih cepat banjir dan berdampak lebih buruk. Hal tersebut diungkapkan Kasubdit Saluran Air dan Saluran Limbah Bappenas, Nugroho Tri Utomo, dalam sebuah talkshow media bertema “Bedah Banjir” beberapa waktu lalu.

Sanitasi buruk yang dimaksud Nugroho adalah tentang banyaknya MCK yang tidak berfungsi, efluen industri di kawasan perumahan, masyarakat yang BAB (buang air besar) sembarangan, pembuatan jamban yang asal-asalan, pembuangan liar lumpur tinja, dan masih banyaknya masyarakat yang mandi & cuci di sungai tercemar.

Sanitasi sendiri mencakup beberapa hal yang saling berhubungan. Di antaranya adalah pengelolaan limbah domestik, sampah domestik, dan drainase lokal (got dan saluran air).

Hal yang paling diperhatikan dalam pembangunan sanitasi yang baik adalah masalah pengelolaan limbah domestik (tinja) dan sampah. Kedua hal tersebutlah yang menjadi penyumbang banjir di Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia.

Kenapa begitu? Limbah domestik atau tinja banyak dibuang masyarakat sembarangan. Kebanyakan dibuang langsung ke sungai atau selokan-selokan. Bersamaan dengan sampah, limbah domestik tersebut menjadi penyebab tidak lancarnya aliran air di selokan atau sungai.

Jika terjadi banjir, air-air sungai yang tercemar limbah domestik tersebut pun menjadi sarang penyakit yang biasa timbul di saat banjir.

Kemudian, karena adanya kandungan senyawa nutrien, limbah domestik ini pun akan memacu pertumbuhan ganggang. Akibatnya, fenomena yang disebut Eutrofikasi ini, membuat sungai atau waduk banyak ditumbuhi ganggang yang membuat aliran air tidak lancar.

Prinsip penanganan limbah dometik sendiri, menurut Nugroho, adalah ditampung (cubluk atau septic tank), dijauhkan dari aktivitas manusia, jauhkan dari pemukiman manusia (transportasi), dan diolah (IPAL).

Dari prinsip tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai septic tank dan kebiasaan masyarakat membuang tinja langsung ke sungai.

Di Indonesia, septic tank digunakan sekitar 65% rumah yang ada di kawasan perkotaan. Tanah Jakarta dan sekitarnya saja, menyimpan lebih dari 1 juta septic tank. Hal yang mengkhawatirkan adalah belum adanya pengaturan septic tank di Indonesia.

Memang ada Standar Nasional Indonesia yang mengatur konstruksi septic tank. Tapi, belum ada aturan tentang jumlah septic tank per satuan luas kawasan, belum ada aturan yang mewajibkan pemilik rumah secara rutin melakukan penyedotan, dan belum ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan memeriksa kondisi septic tank di wilayahnya.

Sering kali, masalah septic tank ini menjadi urusan pribadi pemilik rumah. Setiap orang dirumahnya mengurus sendiri-sendiri tempat pembuangan tinjanya. Padahal, bila ada septic tank yang bocor, resapannya bisa mencemari air tanah dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar.

Sekarang ini, sekitar 60% rumah-rumah memiliki sumur dan septic tank yang jaraknya tidak sampai 10 meter. Celakanya, banyak pula sumur di suatu rumah yang letaknya ternyata dekat dengan septic tank rumah tetangganya. Penghuni rumah tersebut selama ini tidak sadar kalau air yang digunakan untuk sikat gigi ternyata tercemar air tinja dari septic tank tetangganya.

“Kalau dalam jangka waktu 3 tahun septic tank tidak penuh, jangan bangga dulu. Karena itu berarti septic tank Anda telah mencemari lingkungan,” jelas Nugroho.

Septic tank di kawasan padat penduduk tentunya berjumlah sangat banyak. Setiap rumah diwajibkan untuk membuat septic tank sendiri, tidak peduli luas lahannya 50 m2 atau 5000m2. Tanpa disadari, kewajiban tersebut ternyata membuat populasi septic tank semakin tinggi.

Akibatnya, kualitas air tanah menurun karena banyaknya septic tank yang tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Ada yang mirip cubluk karena dasarnya tidak diperkeras, ada yang dindingnya hanya terbuat dari pasangan batu bata biasa, ada yang ukurannya terlalu kecil, dan sebagainya.

Pada kondisi seperti ini, ada baiknya kita memertimbangkan penggunaan sewerage system untuk menggantikan jutaan septic tank yang ada sekarang. “Hanya kita yang masih menggunakan septic tank. Di kota-kota negara Asia lainnya sudah menggunakan sewerage system,” ujar Nugroho.

Sewerage System berfungsi untuk mengumpulkan air tinja dari rumah-rumah dan mengolahnya sampai mencapai baku mutu efluen yang ditetapkan. Dengan sistim ini, tidak diperlukan lagi septic tank sehingga pencemaran air tanah akan berkurang.
Agak ironis memang, mengingat sewerage system sebenarnya sudah mulai dibangun saat pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1910 di Bandung, Cirebon, Solo, dan Yogyakarta. Pembangunannya terhenti justru ketika kita merdeka.

Pada akhir 80-an, kita baru memulainya lagi dan mengembangkannya di beberapa kota besar. Sekarang baru ada 10 kota (Balikpapan, Banjarmasin, Bandung, Cirebon, Jakarta, Medan, Prapat, Surakarta, Tangerang, dan Yogyakarta) yang mengembangkan sewerage system di daerahnya. Itu pun hanya mampu melayani 10% populasi kota.

Read More ..

Perumahan Bebas Banjir, Bohong?

Mungkin Anda sering melihat promosi developer properti yang mengiklankan bahwa perumahannya bebas banjir. Hal tersebut ditempuh karena daerah yang dijadikan lokasi perumahan memang sering terjadi banjir. Karenanya mereka memberi jaminan “Bebas Banjir”.

Lalu, untuk lebih mendukung pernyataannya, para developer pun meninggikan lokasi perumahannya beberapa centimeter di atas permukaan tanah. Memang, perumahan tersebut tidak terkena banjir, tapi daerah di luarnya, akan terkena limpahan air. Jika saja daerah tersebut memang rawan banjir, akan bertambah parah banjir yang akan dialami.

Kelakuan meninggikan permukaan tanah tersebut, bisa dibilang bukan tindakan memecahkan masalah banjir. Hal tersebut malah membuat bencana baru buat masyarakat sekelilingnya karena akan menerima limpahan air yang lebih banyak.

Kemampuan developer untuk menahan banjir dengan pembangunan drainasenya, tidak bisa bertahan selamanya. Saluran drainase memiliki umur sejalan dengan investasi yang ditanam. Misalnya, bila saluran drainase dibangun dengan investasi 10 juta, akan hanya bisa tahan sampai 10 tahun. Lebih dari itu, kemungkinan air tergenang atau banjir akan selalu ada.

Tidak ada daerah yang bebas banjir seperti banyak diiklankan developer perumahan. Lihat saja kawasan Istana Merdeka, Jalan Thamrin, atau Monas, sekitar 20 tahun lalu, daerah tersebut dibilang bebas banjir. Tapi, lihat sekarang, tiap hujan besar, jalan-jalan negara tersebut banyak yang tergenang air hujan. Semua daerah pasti ada kemungkinan terkena banjir. Belanda saja, masih memiliki kemungkinan banjir, meski hanya 1/10.000.

Read More ..

Masyarakat Bantaran Kali, Bukan Hanya Itu

Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Selain membuat tempat tinggal, ada pula yang memanfaatkannya sebagai tempat parkir mobil atau tempat usaha seperti warung makan, misalnya.

Menjelang musim penghujan, pemerintah menghalau mereka untuk pindah. Beberapa bangunan dibongkar dengan alasan, merekalah yang menyebabkan banjir sering mampir di Jakarta.

Kemudian, bila melihat daerah Muara Baru yang sering kali digenangi air pasang laut atau rob, kenapa sih, mereka tidak mau pindah saja dari lokasi tersebut? Toh, mereka sering tergenang banjir yang datang tak tentu.

Kenapa banyak masyarakat yang masih mau tinggal di tempat yang dikatakan rawan banjir? Tinggal di daerah yang permukaan tanahnya lebih rendah dari daerah lainnya sehingga menjadi bulan-bulanan banjir.

Masyarakat yang tinggal di bantaran kali sering dituding sebagai penyebab banjir. Masyarakat yang tinggal di daerah yang permukaan tanahnya rendah, sering disuruh untuk pindah. Apakah pernyataan tersebut benar?

Kalau benar, berarti orang-orang Belanda tidak boleh tinggal di negaranya yang berada beberapa meter di bawah permukaan laut. Begitu juga dengan orang Bangladesh yang seluruh permukaan tanahnya adalah delta.

Orang Belanda dan Bangladesh tinggal di bantaran laut dan daerah delta, karena memang di sana ada keuntungan yang bisa diambil. Mereka membuat drainase yang memang mampu untuk menanggulangi masalah air.

Contohnya seperti Belanda, dengan kemampuan investasi dan teknologinya, mereka bisa membendung laut dengan kemungkinan tergenang 1/10.000. Tapi, bukan berarti Belanda tidak akan tergenang air. Selalu ada kemungkinan daerah mereka tergenang air, meski hanya 1 dibanding 10.000.

Dalam mengatasi banjir, orang-orang yang tinggal di bantaran kali, tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Mereka tinggal di sana karena memang tidak mampu membeli lahan untuk membangun rumah di Jakarta. Tanah kosong di Jakarta juga semakin lama semakin sedikit. Akhirnya, mereka memanfaatkan bantaran kali sebagai tempat tinggal atau usaha.

Ada baiknya kalau pemerintah membenahi saluran drainase yang ada. Bukan hanya merawat agar kapasitasnya tidak menurun karena sampah atau endapan lumpur, tapi juga disesuaikan dengan kondisi sekarang ini.

Misalnya saja, Jakarta memiliki Banjir Kanal Barat (BKB) sebagai tulang punggung badan air di Jakarta. Padahal BKB itu dirancang untuk mengatasi air pada tahun 1920-an. Kapasitas dan kemampuannya menampung air disesuikan dengan kondisi pada saat itu juga. Sehingga kalau belum di-upgrade kemampuannya, bukan mustahil BKB meluap karena kapasitas menampung airnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Akibatnya, banjir terjadi di mana-mana karena badan air (BKB atau sungai-sungai besar) kelebihan kapasitas. Hal tersebut juga diperparah dengan pola membuang air secepatnya ke badan air. Padahal, badan airnya sendiri sudah kelebihan beban.

Read More ..

Jakarta Tidak Akan Bebas Banjir

Pernyataan itu dikeluarkan Ahli banjir Belanda (Konsultan Banjir IHE-Indonesia), Jan T L Yap, dalam sebuah diskusi “Bedah Banjir” yang digelar Kamis (19/2) bertempat di Hotel Ambara, Jakarta Selatan.

Biar bagaimana pun, menurutnya, pasti ada kemungkinan banjir dalam satu wilayah. Belanda saja yang dikenal memiliki teknologi penanganan banjir yang baik, wilayahnya masih memunyai kemungkinan banjir. Misalnya, wilayah pesisir pantai Belanda, di situ kemungkinan banjirnya 1/10.000. “Jadi, selalu ada kemungkinannya,” katanya.

Banjir dalam satu wilayah, tidak bisa diprediksi secara pasti. Banyak faktor yang memengaruhinya, termasuk sistem drainase (saluran air, waduk, cekungan, resapan air tanah, dan lainnya) yang digunakan di wilayah tersebut. Semakin bagus sistem drainase yang dibuat, semakin jauh kemungkinan terkena banjir.

Namun, pembangunan drainase sendiri berkaitan dengan investasi yang ditanam. Dengan kata lain, dalam pembangunan drainase, sering pula diperhitungkan nilai ekonomis dari satu wilayah. Misalnya, bila wilayah Kemang itu merupakan area pertanian, akan beda pembuatan drainasenya jika Kemang adalah daerah industri atau pabrik. Karena bila Kemang daerah pertanian, kerugian (sosial, ekonomi, lingkungan) yang ditimbulkan bila terjadi banjir, tidak akan begitu besar dibanding Kemang adalah daerah industri.

“Sama halnya dengan di Belanda. Daerah pesisir pantai kemungkinan banjirnya 1/10.000 karena di situ ada pabrik-pabrik dan industri. Sedangkan daerah yang jauh dari pantai, sistem drainasenya dibangun dengan kemungkinan banjir hanya 1/1000,” ujar Jan yang juga berkecimpung di Jaringan Kerja Sama Ilmu Pengetahuan Indonesia (CKNet-INA).

Menurut Jan, banjir juga disebabkan karena konstruksi drainase yang kebanyakan sudah usang karena dibuat sejak jaman Belanda dulu. Misalnya, Banjir Kanal Barat (1919 – 1920), pembangunannya hanya menyesuaikan kondisi wilayah pada saat itu. Nah, ketika masih diterapkan sampai sekarang, mustahil bisa mengatasi banjir.

Pun ada juga peran developer perumahan yang menambah parah kondisi banjir Jakarta. Seperti daerah Pantai Indah Kapuk, seharusnya di wilayah tersebut bukan untuk wilayah perumahan. Penyalahgunaan lahan seperti inilah yang menyebabkan banjir.

Untuk mengantisipasi banjir di Jakarta, dalam waktu dekat ini, akan diterapkan Integrated Flood Management (IFM). Dengan pendekatan tersebut, kemungkinan banjir di Jakarta akan bisa diperkecil.

Read More ..