Masyarakat Bantaran Kali, Bukan Hanya Itu
Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Selain membuat tempat tinggal, ada pula yang memanfaatkannya sebagai tempat parkir mobil atau tempat usaha seperti warung makan, misalnya.
Menjelang musim penghujan, pemerintah menghalau mereka untuk pindah. Beberapa bangunan dibongkar dengan alasan, merekalah yang menyebabkan banjir sering mampir di Jakarta.
Kemudian, bila melihat daerah Muara Baru yang sering kali digenangi air pasang laut atau rob, kenapa sih, mereka tidak mau pindah saja dari lokasi tersebut? Toh, mereka sering tergenang banjir yang datang tak tentu.
Kenapa banyak masyarakat yang masih mau tinggal di tempat yang dikatakan rawan banjir? Tinggal di daerah yang permukaan tanahnya lebih rendah dari daerah lainnya sehingga menjadi bulan-bulanan banjir.
Masyarakat yang tinggal di bantaran kali sering dituding sebagai penyebab banjir. Masyarakat yang tinggal di daerah yang permukaan tanahnya rendah, sering disuruh untuk pindah. Apakah pernyataan tersebut benar?
Kalau benar, berarti orang-orang Belanda tidak boleh tinggal di negaranya yang berada beberapa meter di bawah permukaan laut. Begitu juga dengan orang Bangladesh yang seluruh permukaan tanahnya adalah delta.
Orang Belanda dan Bangladesh tinggal di bantaran laut dan daerah delta, karena memang di sana ada keuntungan yang bisa diambil. Mereka membuat drainase yang memang mampu untuk menanggulangi masalah air.
Contohnya seperti Belanda, dengan kemampuan investasi dan teknologinya, mereka bisa membendung laut dengan kemungkinan tergenang 1/10.000. Tapi, bukan berarti Belanda tidak akan tergenang air. Selalu ada kemungkinan daerah mereka tergenang air, meski hanya 1 dibanding 10.000.
Dalam mengatasi banjir, orang-orang yang tinggal di bantaran kali, tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Mereka tinggal di sana karena memang tidak mampu membeli lahan untuk membangun rumah di Jakarta. Tanah kosong di Jakarta juga semakin lama semakin sedikit. Akhirnya, mereka memanfaatkan bantaran kali sebagai tempat tinggal atau usaha.
Ada baiknya kalau pemerintah membenahi saluran drainase yang ada. Bukan hanya merawat agar kapasitasnya tidak menurun karena sampah atau endapan lumpur, tapi juga disesuaikan dengan kondisi sekarang ini.
Misalnya saja, Jakarta memiliki Banjir Kanal Barat (BKB) sebagai tulang punggung badan air di Jakarta. Padahal BKB itu dirancang untuk mengatasi air pada tahun 1920-an. Kapasitas dan kemampuannya menampung air disesuikan dengan kondisi pada saat itu juga. Sehingga kalau belum di-upgrade kemampuannya, bukan mustahil BKB meluap karena kapasitas menampung airnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
Akibatnya, banjir terjadi di mana-mana karena badan air (BKB atau sungai-sungai besar) kelebihan kapasitas. Hal tersebut juga diperparah dengan pola membuang air secepatnya ke badan air. Padahal, badan airnya sendiri sudah kelebihan beban.
