Mencari Salah dalam Pemilu
Konstruksi menjadi bagian penting dalam sebuah bangunan. Kapasitas dan kualitas setiap bagiannya harus sejalan dengan peruntukkan bangunan tersebut. Tidak bisa diselewengkan dan diremehkan agar bangunan bisa kokoh berdiri.
Kita ambil perumpamaan sebuah jembatan. Bila dibuat dengan bahan baku dan konstruksi yang mampu bertahan sampai 10 tahun, maka jembatan tersebut pun akan bisa bertahan sesuai usianya. Tapi, jika diselewengkan, jembatan itu bisa saja ambruk sebelum masanya. Ketidakmampuan dalam menahan beban menjadi pertanyaan karena seharusnya jembatan tersebut bisa bertahan sesuai kapasitasnya.
Jembatan tidak bisa dinilai hanya dari fisiknya yang terlihat kuat, kokoh, dan mentereng, tapi harus pula diperhitungkan kekuatannya dari konstruksi dan bahan baku yang digunakan. Sehingga kekuatan jembatan bukan hanya memiliki makna tersirat, tapi juga tersurat. Apalagi jembatan akan dilewati banyak orang yang pastinya berhubungan dengan keselamatan jiwa yang melaluinya.
Melihat kondisi politik sekarang ini, seusai hari pencontrengan, disadari atau tidak, masyarakat sebenarnya sudah memilih bahan baku dan konstruksi pemerintahan buat 5 tahun mendatang. Analogi jembatan di atas bisa diutarakan untuk melihat konskuensi dan menilai peta politik nantinya.
Kalau saja masyarakat salah memilih, pastinya jembatan republik ini akan cepat roboh. Tidak berumur panjang, atau akan cepat kropos karena kredibilitas konstruksi dan bahan bakunya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sekaranglah, masa di mana negara ini mengalami dekonstruksi politik dan pemerintahan. Masa ketika haluan politik dan pemerintah ditentukan. Akan berjalan di tempat, melesat maju, atau malah mundur ke belakang.
Namun, di saat pemerintahan dipilih kembali dan dilegitimasi ulang oleh rakyat, ada saja permasalahan yang timbul. Setelah penyesalan masyarakat mengenai kurangnya sosialisasi Pemilu yang menyebabkan mereka tidak memiliki pilihan caleg yang pasti, dan begitu banyaknya partai politik serta calon anggota legislatif yang membuat surat suara melebihi lebar bilik suara, lalu masyarakat masih menuai masalah karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan begitu, mereka tidak bisa mencontreng dan tidak bisa menunaikan hak konstitusionilnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik. Akibatnya, protes banyak dilayangkan meminta pertanggungjawaban KPU. Partai politik dan Caleg pun ada yang terus memertanyakan hal tersebut. Mereka menilai pelaksanaan Pemilu 2009 amburadul.
Apapun alasannya, surat suara sudah masuk dalam perhitungan dan masyarakat pun sudah mengetahui hasilnya. Suka atau tidak, masyarakat harus menerima keputusan KPU sebagai badan yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan Pemilu.
Hal yang perlu dicermati dalam kekisruhan ini adalah kebiasaan mencari “kambing hitam”, saling menuding, dan melempar tanggung jawab. Tidak berupaya untuk melihat dan memahami kalau kesalahan-kesalahan dalam Pemilu kali ini adalah kealpaan dari mereka pula.
Kalau memang ada kesalahan dalam pelaksanaannya, selain harus diperbaiki, masyarakat dan semua yang berkepentingan ada baiknya ikut andil sebelum pelaksanaanya. Tidak ribut di akhir pelaksanaan dan rajin mencari kesalahan pihak lain.
Sama halnya dengan membangun jembatan di atas, cobalah untuk teliti dan andil ketika jembatan akan dan saat dibangun. Berikan usulan agar jembatan kokoh berdiri dan kontrol bersama-sama. Jangan ketika jembatan sudah berlobang atau ambruk, baru teriak kalau bahan dan konstruksinya tidak bagus, ada kecurangan, dan tidak sesuai rencana semula.
Perlu disadari, Pemilu dilangsungkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini, bukan hanya untuk kepentingan Partai Politik, Caleg, atau KPU sekali pun. Pemilu pun bukan ajang mencari kesalahan, kalau ada yang hanya mencari kekuasaan belaka, orang inilah yang patut disalahkan. Bukan sistem yang telah dibuat secara kolektif. Bila begitu adanya, sama saja kita bertindak bodoh, mencari kesalahan atas perbuatan salah yang kita lakukan sendiri.
